Hanif Mulyadi

Pilkada langsung sejatinya sarana paling tepat untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih pemimpin tingkat daerah saat ini, namun kejadianmya menjadi anti klimak dimana pilkada langsung sering kali menjadi pemicu berbagai konflik horisontal. Sering kali orang beranggapan bahwa hasil pilkada tidak sebanding dengan besar biaya yang telah di keluarkan, dan ini menjadi bukti bahwa masyarakat belum dewasa dalam menyikapi hasil pilkada.

Belum lagi kecurigaan bahwa pemimpin daerah pemenang pilkada akan memanfaatkan jabatannya untuk bertindak korup. Bagaimana tidak biaya kampanye saja menelan milyaran rupiah. Pertanyaanya kemudian bagaimana mereka akan mengembalikan uang tersebut agar mencapai titik impas..setelah menjabat .. apa iya mereka tulus mengorbankan materinya untuk daerahnya apakah mereka mau rugi ratusan juta bahkan milyaran demi jabatan?
Contoh kasus : calon bupati dari salah satu kabupaten di Jawatimur yang kalah menjadi depresi berat karena tidak mampu membayar utang yang besarnya mencapai 9 milliar rupiah karena gagal dalam pilkada bupati, andai calon tersebut menang dari mana biaya untuk mengembalikan biaya kampanye sebesar itu?

Jikalau terpilih, misalkan gubernurnya dari Partai Golgar terus Bupatinya dari partai PDI apa iya bisa nurut atasannya, bisa jadi menurut, tapi sangat diragukan, alangkah baiknya Pilkada cukup sampai Gubernur saja, selebihnya di pilih oleh gubernur melalui seleksi ketat atau dibuat satu badan untuk memilih orang2 yg kredible, karena yg lebih tahu dan tahu cara menyeleksi seseorang itu kredible justru dari kalangan berpendidikan, bukan diserahkan ke rakyat, yang kadang kala bukan saja informasi yg didapat masyarakan kurang, dan lagi masih banyak rakyat yg mudah di bodohi.

Pertama bisa menghemat pengeluaran negara yang kedua pemilihan bupadi seperti diatas
bisa saya simpulkan sama dengan "Berjudi", dan haram hukumnya, bagaimana tidak, kita
mengeluarkan uang milyaran seperti layaknya pengundian. Kalau menang tentu kita harus mengembalikan uang tersebut,kalau kalah, stress berat seperti yang terjadi pada contoh diatas, samakan dengan Judi...?

Bagaiman pendapat anda?
Apakah Pilkada pantas untuk di teruskan?
Ataukah harus ditunda..?
Atau ada solusi yang lebih baik untuk memilih kepala daerah selanjutnya?

Saatnya anda bersuara dan beri komentar pada halaman blog ini.